Jenis jenis Kategori Properti di Indonesia

Di Negara Indonesia, yang berlaku hukum positif Indonesia sesuai dengan sejarah awal mula berdirinya Negara Kesatuan Republik Indinesia (NKRI), pasca Indonesia terlepas dari cengkeraman Penjajahan
bangsa imperialis dan kapitalis.
Dalam strata hukum Tata Negara Indonesia, Pembukaan & UUD 1945 menempati strata hukum tertinggi. Berhubungan dengan artikel ini dengan tema tentang dunia tanah, bumi dan bangunan di atasnya,
Hukum positif Negara dalam tata negara yaitu dalam salah satu pasal di Undang-undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 33 ayat 3, disitu berbunyi
‘Bumi & air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’
Dalam pasal 33 ayat 3 tersebut secara eksplisit jelas disebutkan tentang dunia properti, yaitu:
– properti bumi (tanah/lahan)
– properti airdan
– kekayaan alam hayati

Secara general, dalam dunia politik dan ekonomi, secara umum terdapat 3 jenis bentuk umum properti, yakni:
– properti milik pribadi {swasta}
– properti milik umum {publik}, dan
– properti dengan kepemilikan bersama {atau properti kerjasama}
Berdasarkan situasi dan kondisinya, seorang pemilik properti berhak menggunakan, merentalkan kepada tenan, sharing, memodifikasi, mengkreditkan murah, menukar, barter dengan imbal-beli, mensedekahkannya,
mewakafkaannya, maupun merusaknya atau menelantarakan, ataupun meninggalkannya.
Jadi properti itu selain aset yang tidak bergerak (aset yang ‘intangibel’ ), juga memang memiliki definisi yang tidak baku secara umum. Dimana dalam konteks ini,
satu atau lebih komponen (atribut properti jadi lebih luas), maka properti tersebut bisa melekat kepada individu (personal) atau melekat kepada kepemilikan bukan pribadi (kepemilikan bersama dan badan usaha properti).
Sistem Negara dengan berbagai model dan bentuknya (misalnya negara republik, monarki, serikat, atau Kesultanan, dan lain-lain), sesuai dengan Undang-undangnya &hukum positif yang berlaku di negara tersebut, sesungguhnya
Negara itulah pemilik (real owner) ‘de jure’ dari properti, diwilayah dan daerah kekuasaannya, sementara penduduknya, terutama rakyat yang marjinal, secara similiar adalah ‘penyewa’ kepada negara, buktinya adalah adanya beban pajak-pajak properti, yang cukup tinggi,
apalagi masyarakat marjinal yang beraktivitas sebagai, buruh, karyawan, pedagang kecil, maupun para profesional mandiri. Selain dari pada itu adanya sistem pelaporan pajak,
yang mesti dilaporkan dan diperbaharui setiap tahunnya, oleh masyarkat tersebut jika tidak ada pelaporan &pembaharuan pajak maka akan dikenakan denda pajak yang lumayan tinggi.
Kaum mereka yang mayoritas & termarjinalkan tersebut, ternyata mendapatkan bea pajak yang cukup tinggi, jika dikomparasikan dengan golongan para pengusaha, majikan, pedagang grosir besar, komisaris pemilik perusahaan, maupun para investor besar.

Di setiap Negara maupun dalam skala yang lebih kecil, misalnya provinsi, ataupun kota administratif, ternyata terdapat perbedaan-perbedaan dalam mengkategorikan &menamakan suatu properti walaupun dengan wujud (phisik) yang sama.
Di Negara Indonesia, dunia properti dalam hal transaksinya antara pemilik properti dengan pembeli properti, mempunyai kategori atau ciri khas mendasar yakni:
– properti (di pasaran) utama, disebut Primary market
– properti bekas pakai (bekas penggunaan), disebut Secondary market.
– properti milik Negara
– properti ‘verpoonding’ yaitu bekas peninggalan zaman Belanda (usaha VOC).

Kisah Sukses  tentang developer properti agrobisnis-wisata dari PT Kampoeng Kurma,  Klik:  kampoeng kurma

Leave a Comment